Komisi Pencegahan Pornografi (Rekomendasi Peri Umar Farouk)

Pornografi merupakan problem multidimensi. Ia bersentuhan dengan masalah pendidikan, moral, agama, bisnis, perlindungan hak, pengasuhan anak, serta sensitivitas jender. Demikian pula ia merupakan problem multilevel yang erat berkaitan dengan berbagai kegiatan lain seperti penyiaran, pers, perfilman, pariwisata, informasi, serta transaksi berteknologi tinggi.

Secara kedinasan persoalan pornografi juga mengandaikan keterlibatan berbagai pihak di berbagai level sampai daerah. Seperti unsur kementerian pemberdayaan perempuan, pemuda, komunikasi dan informasi, agama, dan kesejahteraan sosial, mendahului keterlibatan aparat hukum sebagai the last resort.

Asas dan tujuan pengaturan pornografi sebagaimana disebutkan RUU tentang Pornografi (selanjutnya disingkat RUUP) juga melampaui kepentingan kriminalisasi dan pemidanaan semata. Namun, pasal-pasal di batang tubuhnya belum mencerminkan kepenuhan asas dan tujuan tersebut.

RUUP sebagaimana ditimbang berbagai pihak terlalu berat pada upaya kriminalisasi dan pemidanaan. Seolah memindah ketentuan KUHP dengan pemberatan dalam hal pidananya.

Pasal 2 RUUP menyatakan bahwa:
"Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara."

Sedangkan Pasal 3 RUUP menyatakan:
"Pengaturan pornografi bertujuan:
a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
b. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
c. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat".

Bahkan bila pun pornografi dipandang sebagai sebuah upaya disiplin bagi perilaku masyarakat Indonesia sebagaimana tercermin dari perbuatan yang menjadi ruang lingkup pidana di RUUP, mengandung secara umum 30 lebih perbuatan yang hendak didisiplinkan.

Dilihat dari subyek hukumnya yang melibatkan anak, orang dewasa laki-laki dan perempuan, serta korporasi, penegakan RUUP memerlukan kebijakan khusus yang seharusnya lebih bernuansa sebagai bentuk pengayoman daripada kriminalisasi. Terutama berkenaan dengan eksploitasi anak dan pemberdayaan perempuan.

Memberi peluang strategis kepada kelembagaan tertentu di luar aparat penegak hukum, mencitrakan pembentuk undang-undang (DPR-RI) serta pemerintah sensitif kepada kepentingan anak dan perempuan.

Sejalan dengan ini kelompok-kelompok yang meragukan serta menilai kepentingan pembentuk undang-undang dan pemerintah yang hanya sekedar memperemeh persoalan pornografi sebagai kriminalisasi, relatif terpatahkan dengan keberadaan badan khusus ini.

Pembentukan badan khusus atau komite/ komisi independen pencegahan/ pemberantasan pornografi merupakan keniscayaan. Bilamana melihat kompleksitas sebagaimana disebutkan di atas. Sekaligus badan ini bertindak guna mengefektifkan pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum di RUU Pornografi. Terutama di bidang pencegahan serta investigasi awal dan pemantauan rutin terhadap gejala pornografi.

Menyerahkan bulat-bulat problem pornografi kepada proaktifitas kepolisian, dan hanya melibatkan secara pasif keterlibatan unsur pemerintah lain serta masyarakat, yang rentang kegiatannya mulai dari pencegahan sampai kepada pemberkasan kasus, merupakan pembebanan yang berlebihan bagi kepolisian.

Belum lagi berkaitan dengan persepsi penegakan hukum yang pesimistik mengingat rekam jejak aparat hukum yang selama ini relatif tidak memuaskan dalam menangangi kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai kasus pornografi.

Pengalaman terakhir berkenaan dengan Pasal 11 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), yang baru mengandung pendisiplinan terhadap 3 perbuatan saja, sama sekali tidak menggambarkan efektivitas penegakan hukum. Pasal mengenai kesusilaan tersebut sama sekali tidak menghentikan arus fenomena pornografi sebagaimana awalnya digembar-gemborkan.

Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya preliminary action yang bersifat pemantauan,
pencegahan, dan pembinaan oleh sebuah kelembagaan khusus. Secara tindakan kepidanaan pun, belum ada satu pun kasus yang diproses. Padahal fenomena pornografi marak terjadi.

Berkenaan dengan kewibawaan serta efektivitasnya yang perlu menyeimbangkan multidimensi, multilevel dan multi kedinasan, badan khusus pencegahan/ pemberantasan pornografi harus independen. Berdiri sejajar di luar kelembagaan dan kedinasan yang ada. Bilamana hanya merupakan gugus tugas dari sebuah departemen atau kelembagaan lain maka sense of belonging terhadap kebijakan serta kegiatannya akan menjadi problematik tersendiri.

Agar kejenuhan serta pandangan ketakefektifan sebagaimana muncul kepada berbagai badan/ komisi yang telah ada, maka perlu dirumuskan bidang kerja yang seimbang bagi badan khusus pencegahan/ pemberantasan pornografi. Sehingga tidak lagi menonjol hanya sebagai pengambil kebijakan dan rekomendasi, melainkan bekerja secara teknis operasional yang langsung bersentuhan dengan pencegahan/ pemberantasan pornografi di Indonesia.

Di sisi lain, ketakefektifan dan pesimisme terhadap lembaga bisa dipandang bukan kepada lembaganya an sich. Namun, diakibatkan persoalan rekrutmen dan sumber daya manusia anggota badan atau komisionernya.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.