Perspektif JBDK Terhadap RUU Pornografi

Dengan hormat,

Dengan ini Gerakan “Jangan Bugil Depan Kamera!”, selanjutnya disingkat JBDK, menyatakan persetujuan demi diundangkannya RUU Pornografi dengan latar belakang, catatan serta usulan perbaikan sbb:

(1) Latar belakang sesuai kompetensi JBDK sebagai pemerhati perilaku pornografi Indonesia di Internet:

a) Pasal-pasal kesusilaan yang ada di beberapa peraturan perundangan kurang efektif sebagai ketentuan pelarangan dan pemberantasan pornografi, mengingat ruang lingkup perbuatannnya yang terbatas (terutama berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi), serta rendahnya ancaman pidana.

Istilah pornografi sendiri, belum menjadi kata teknis dalam hukum serta pemidanaan di Indonesia. Mengingat sistem hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas –di mana perbuatan hanya dapat dipidana bila telah diundangkan, maka tidak adanya undang-undang khusus berkenaan pornografi, mengakibatkan delik pornografi, apalagi variannya, potensial menjadi lepas dari jeratan hukum.

b) Fenomena maraknya pornografi di atau berkenaan dengan masyarakat Indonesia, tidak bisa lagi disebut sebagai efek samping yang main-main, melainkan sebuah penyakit sosial yang serius. Sebagai bukti mutakhir berkenaan dengan perilaku Indonesia berkonotasi porno di internet adalah sbb:

i) Data internasional terakhir bertajuk ‘Internet Pornography Statistic’, yang dikeluarkan toptenreviews.com dengan dukungan 40an situs utama dunia di tahun 2007, menempatkan Indonesia sebagai negara peringkat ke-7 di dunia pengakses kata kunci ‘sex’ di mesin-mesin pencari internet. Setahun kemudian: 2007, berdasarkan statistik googletrends, peringkat Indonesia naik menjadi nomor 5. Dan setahun belakangan ini: 2008, peringkat Indonesia naik kembali menjadi nomor 3. Kenaikan yang sangat ironis, mengingat di awal tahun 2008 terbit UU Informasi & Transaksi Elektronik yang di dalamnya mengandung pasal kesusilaan, yang dianggap sebagai klausul pencegahan pornografi yang berkenaan media teknologi informasi.

ii) Akses masyarakat Indonesia terhadap nama-nama sex-idol (bintang porno) seperti Pamela Anderson dari USA atau Maria Ozawa alias Miyabi dari Jepang, terekam oleh googletrends menempati peringkat 1 di dunia selama 3 tahun berturut-turut sampai tahun ini.

iii) Berkenaan dengan butir i dan ii di atas, bila diperhatikan propinsi serta kota asal para pengaksesnya, maka persentase terbesar adalah daerah konsentrasi mahasiswa dan pelajar. Gejala demikian sudah tentu sangat mengkhawatirkan dunia pendidikan maupun efek sosial lainnya. Secara ekonomi, akses terhadap pornografi secara berlebihan ini merupakan pemborosan besar dan potensial menggusur pemanfaatan fasilitas publik (misal internet untuk pendidikan/umum) menjadi sangat sia-sia. Bayangkan simulasi sederhana untuk akses 1 mini-video porno anggota DPR-RI YZ-ME yang pernah dicatat situs youtube.com yang mencapai 1,9 juta dalam masa akses 1 bulan. Bila dikalikan biaya akses paling murah Rp 1.000,- saja, maka menghasilkan angka Rp 1,9 milyar. Bayangkan sekali lagi, berapa jumlah rupiah yang tersia-sia bila jumlah mini-videonya hampir 600an seperti adanya saat ini.

iv) Pembuatan serta peredaran video porno dengan kamera genggam maupun ponsel semakin marak. Di akhir Mei 2007, JBDK menengarai beredarnya 500+ video porno Indonesia, dari berbagai daerah sampai ke pelosok, dengan pelaku hampir semua profesi. Persentase terbesar dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar, bahkan anak-anak SMP. Paska diberlakukannya UU ITE, gejala pembuatan dan peredaran mini-video porno sama sekali tidak berkurang. Di beberapa bulan terakhir, media massa memberitakan beberapa kasus dari daerah antara lain: Nganjuk, Jombang, Pacitan, Gowa, Minahasa, Lampung, Pasuruan (guru), Medan (anggota polisi), dll.

v) Bahaya laten dari maraknya pembuatan serta peredaran mini-video porno adalah eksploitasi, terutama secara seksual terhadap perempuan pelaku oleh pasangannya maupun pihak ketiga, yang mengancam untuk mengedarkan bilamana tidak memenuhi tuntutan eksploitasinya. Beberapa kasus, seperti di Lampung dan Solo yang sempat diberitakan media, memakan korban gadis pelajar SMP. Angka sebenarnya dari eksploitasi seksual sebagai pemerasan berbekal gambar atau mini-video porno belum terungkap, namun dipastikan besar mengingat para korban masih diam, merasa malu, terancam, dan di beberapa kasus merasa tidak ada gunanya karena ketidakpercayaan pada penanganan aparat hukum. Beberapa kasus bahkan menghukum pelaku ekpolitasi kurang dari satu tahun.

vi) Beberapa situs penyedia konten porno asli Indonesia masih beroperasi dengan bebas. Bahkan di antaranya masih mempergunakan cara pembayaran dengan sistem perbankan Indonesia di bank dalam negeri, meski yang lainnya mengalihkan dengan cara pembayaran emoney atau media internet payment lainnya.

(2) Catatan atas beberapa pandangan pro/kotra terhadap pengundangan RUU Pornografi:

a) Pornografi adalah problem manusia secara keseluruhan. JBDK sepakat UU Pornografi wajib mengandung muatan yang sangat sensitif terhadap anak dan perempuan, namun juga tidak melepaskan pengaturannya dari manusia secara keseluruhan, dalam hal ini laki-laki atau orang dewasa.

Perkenan pemanfaatan pornografi bagi kehidupan seksual privaat orang dewasa, baik dengan alternatif mengawasi distribusi materi pornografi maupun cara lainnya, tidak menjamin kebocoran untuk diakses oleh anak. Dan pada tingkat yang lebih lanjut, mengingat kecanduan pornografi bersifat aksesif, tidak ada jaminan bahwa anak dan perempuan terselamatkan sebagai korban eksploitasi seksual nantinya pada saat para pecandu membutuhkan pelampiasan (acting out).

b) Konsumsi pornografi juga tidak bisa dilepaskan dari produksinya. Selain bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, terutama ketuhanan, kemanusiaan dan keberadaban, produksi pornografi tidak mempunyai alasan memadai untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Untuk alasan kesehatan seksual, RUU Pornografi telah mengaturnya demi kepentingan kesehatan, sehingga tidak ada urgensinya untuk memperkenan pornografi secara umum bagi orang dewasa.

c) Jasa pornografi merupakan salah satu pemasok materi pornografi, terutama berkat kecanggihan teknologi informasi saat ini. Di internet telah berkembang pembuatan serta peredaran mini-video porno yang erat kaitannya dengan gejala prostitusi dan promiskuitas, baik rekaman secara offline maupun yang online/realtime. Oleh karenanya penyelenggaraan jasa pornografi merupakan salah satu delik pornografi, atau sekurang-kurangnya tidak dapat dipisahkan dari fenomena pornografi.

d)JBDK juga sepakat untuk mencegah kriminalisasi perempuan sebagai model pornografi yang merupakan korban perdagangan orang (trafficking), jeratan utang dan ekploitasi ekonomi. Namun tidak melepaskan orang, yang prosentasenya lebih besar, yang secara sadar dan sukarela memprofesikan diri sebagai model pornografi. Oleh karenanya terhadap ketentuan tersebut di RUU Pornografi tidak perlu dihapuskan, melainkan diperbaiki sehingga sensitif terhadap eksploitasi perempuan.

Menunggu keadaan sempurna atas pembangunan ekonomi, sehingga kemiskinan nihil, serta seimbangnya sensitivitas jender, baru kemudian mengundangkan peraturan perundang-undangan pornografi merupakan logika ayam-telur yang tak akan ada habisnya. Di negara-negara makmur, yang relatif rendah tingkat kemiskinannya dan baik kondisi sensitivitas jendernya, mengindikasikan bahwa pornografi tetap menjadi penyakit sosial yang problematik.

(3) Sepakat bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP), Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia, GErakan Jangan Bugil Depan Kamer (JBDK), Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimah (PP SALIMAH), KOWANI, Forum Indonesia Muda, Lembaga Manajemen Pendidikan Indonesia (LMPI), Komite Indonesia Pemberantasan Pornografi & Pornoaksi (KIP3), Forum Silaturahmi Lembaga Da’wah Kampus (FSLDK), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa (APSB), Gerakan Nasional Anti Pornografi (GENAP), mengusulkan perbaikan terhadap draft RUU Pornografi:

a) Pada Pasal 1 ayat 1 tentang Definisi Pornografi: frasa “materi seksualitas” sebaiknya diganti dengan frasa “materi seksual yang mesum dan cabul”.

Demi menghindari kerancuan, maka kata ‘seksualitas’ di dalam definisi Pornografi dihilangkan, sehingga bunyi Pasal 1 butir 1 RUU Pornografi menjadi:

“Pornografi adalah materi seksual yang mesum dan cabul yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.”

Alasan: frasa “materi seksualitas” potensial mengundang banyak kebingungan dan kerancuan. Dengan mengubahnya menjadi “materi seksual yang mesum dan cabul”, maka jauh lebih implementatif. Tari-tarian dengan menggunakan baju bodo misalnya, jelas tidak masuk klasifikasi pornografis.

b) Poin “Seni dan Budaya” pada pasal 14 sebaiknya dihapuskan karena dapat memicu perdebatan dan multi interpretatasi, contoh: materi pornografi yang cukup besar beredar di masyarakat berbentuk FILM, FOTO, LUKISAN; padahal ketiganya masuk dalam kategori seni dan budaya. Oleh karena itu, pengaturannya sebaiknya tercakup pada pasal 13 saja. Perkecualian hanya untuk lembaga yang mendapat kewenangan dari pemerintah, misalnya polisi, jaksa, KPAI dsbnya, sebagaimana tercantum pada pasal 6.

c) Pasal 14 secara keseluruhan sebaiknya dihapuskan, karena materi seksualitas yang terdapat pada kegiatan adat istiadat, dan ritual tradisional tidak termasuk pornografi.

Alasan: Definisi pornografi yang kami usulkan adalah berupa “materi seksual yang bersifat mesum dan cabul sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 1, jika rekomendasi kami diterima. Sehingga secara substanstif hal ini tidak perlu diatur/dikecualikan di dalam Undang-Undang tentang Pornografi.

d) Untuk menjamin efek jera kepada pelaku pornografi dan rasa keadilan masyarakat, maka pada Bab VII tentang ketentuan pidana seperti yang termaktub pada pasal 30-39 kata “atau” diusulkan untuk diganti dengan kata “dan”.

e) Pada pasal 40 ayat 7 diusulkan untuk diubah redaksionalnya menjadi:”dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, terhadap korporasi dijatuhkan pula pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga ) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam bab ini”

f) Pada Pasal 41, kata “dapat” sebaiknya dihilangkan. Pada poin C tentang “perampasan kekayaan hasil tindak pidana” sebaiknya ditambahkan “perampasan aset dan kekayaan hasil tindak pidana” .

Alasan: Kata “dapat” sebaiknya dihilangkan agar hakim lebih cenderung untuk memberikan sanksi tambahan kepada korporasi (industri) pornografi. Tujuannya, agar korporasi tersebut tidak lagi dapat bisnisnya memproduksi/mendistribusikan pornografi, setelah keluar dari penjara atau mendapat sanksi denda. Alasan ini juga mencakup ditambahkannya frasa “perampasan aset” pada Pasal 41 poin C.

g) Mengingat persoalan pornografi sebagaimana diatur dalam RUU Pornografi, yang tidak terbatas hanya soal proses pidana; serta guna mengefektifkan pelaksanaan ketentuan UU Pornografi, terutama di bidang pencegahan serta investigasi awal dan pemantauan rutin terhadap gejala pornografi, hemat kami perlu ditetapkan dibentuknya komisi/komite independen pencegahan pornografi di Indonesia.

Menyerahkan bulat-bulat problem pornografi kepada pihak kepolisian, dari mulai pencegahan sampai kepada pemberkasan kasus, merupakan pembebanan yang berlebihan, belum lagi mengingat rekam jejak aparat hukum yang selama ini relatif tidak memuaskan dalam menangangi kasus-kasus pornografi.

Usulan redaksional pengaturan komisi sbb:

BAB X
KOMISI PENCEGAHAN PORNOGRAFI

Pasal XX
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU ini, terutama berkenaan pencegahan serta investigasi awal dan pemantauan rutin gejala pornografi, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Pencegahan Pornografi Indonesia.

Pasal XX
1) Keanggotaan Komisi Pencegahan Pornografi Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap pencegahan dan pemberantasan pornografi.
3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal XX
Komisi Pencegahan Pornografi Indonesia bertugas :
a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan berkenaan pencegahan dan pemberantasan pornografi.
b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pencegahan pornografi di Indonesia.

Demikian sebagai pernyataan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat,
Peri Umar Farouk
Resources Coordinator JBDK
0818.0709.4214

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.